PEMBANGUNAN EKONOMI POLITIK MALAYSIA

Oleh:

Richa Angkita M / 09/294195/PMU/6365 / Ekonomi Islam Pascasarjana UGM

A. Pendahuluan

Barangkali akan banyak fihak yang akan terkejut apabila dikatakan bahwa lebih baik kita berkaca pada Malaysia. Sama halnya dengan Indonesia, Malaysia tengah mengalami perubahan besar dalam sistemnya, baik sistem ekonomi maupun politiknya. Peralihan dari Mahathir Mohamad kepada Badawi beberapa tahun lalu mencerminkan transisi yang sangat serius dan seakan menandai lebih terbukanya sistem politik dan ekonomi di sana, yang kemudian pemerintahan sekarang ini beralih kepada Najib Razak yang semakin mengalami perubahan baik di sektor ekonomi maupun politik. Dilihat dari segi keterbukaan, Malaysia menunjukkan banyak segi yang dapat ditiru, dengan lebih terbukanya persaingan dalam perekonomian dan pemerintahan. Jadi, lepas dari banyaknya isu yang bisa menimbulkan konflik dengan Malaysia, ternyata kita punya banyak persamaan dengan negara itu. Hanya, pemerintah Malaysia berhasil dalam pembangunan ekonominya. Sebagai contoh, menterengnya bandara dan transportasi umum di Kuala Lumpur. Ada baiknya juga apabila kita melihat dan mengamati usaha-usaha pemerintahan Malaysia dalam peningkatan perekonomiannya, sehingga kita bisa jadikan sebagai masukan untuk pemerintahan negara kita khususnya pada sektor ekonomi politik.

Malaysia sebagai negara persekutuan yang belum pernah ada hingga tahun 1963. Sebelumnya, sekumpulan koloni didirikan oleh Britania Raya pada akhir abad ke-18, dan sebagian wilayah barat Malaysia modern terdiri dari beberapa kerajaan yang terpisah-pisah. Kumpulan wilayah jajahan itu dikenal sebagai Malaya Britania hingga pembubarannya pada 1946, ketika kumpulan itu disusun kembali sebagai Uni Malaya. Karena semakin meluasnya tentangan, kumpulan itu lagi-lagi disusun kembali sebagai Federasi Malaya pada tahun 1948 dan kemudian meraih kemerdekaan pada 31 Agustus 1957. Singapura, Sarawak, Borneo Utara, dan Federasi Malaya bergabung membentuk Malaysia pada 16 September 1963. Tahun-tahun permulaan persekutuan baru diganggu oleh konflik militer dengan Indonesia dan keluarnya Singapura pada 9 Agustus 1965.[1]

Maka setelah mencapai kemerdekaannya pada tahun 1957, terdapat perubahan komposisi di parlemen Malaysia. Perubahan dalam skala besar ataupun kecil memiliki peluang yang sama. Perubahan skala besar di peroleh dari pembaharuan system ketatanegaraan, sedangkan skala kecil di tandai dengan perubahan norma-norma dan nilai-nilai social politik hukum dalam kehidupan bernegara. Dapat dilihat dalam system ketatanegaraan Malaysia yang menganut sistem parlementer namun masih melestarikan pola feodal berupa dominasi raja (kerajaan) dalam struktur negara. Demokrasi parlementer suatu hal yang dapat di kenal dalam pola organisasi antara eksekutif dan legislatif yang selalu berhadapan dan berjalan berirama. Namun keberadaan kerajaan sebagai simbol negara masih dapat dipandang elemen struktural yang absolute dan otoritarian.

Sekilas kita mengetahui latar belakang Malaysia dengan sistem pemerintahan yang sedemikian rupa, sehingga muncul dibenak kita bagaimana kondisi ekonomi serta politik di negeri jiran ini. Maka menurut informasi dari AmResearch Sdn Bhd yang meramalkan perekonomian Malaysia tumbuh delapan persen di 2010. Penguatan kondisi domestik dan luar negeri menjadi dasar prediksi AmReserch tersebut. “Saat ini kami memproyeksikan lebih tinggi dari yang lain, sebesar delapan persen atau terkuat sejak 1996. Pertumbuhan kuat terjadi meskipun stimulus moneter dan fiskal akan berakhir pada akhir tahun,” kata AmResearch dalam keterangan resmi seperti dikutip dari Bernama, Jumat (23/4/2010). Prediksi AmResearch lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan bank sentral Malaysia (Bank Negara Malaysia) yang sebelumnya memprediksi 2010 tumbuh 4,5-5,5 persen saja dan Bank Dunia 5,7 persen.

Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana usaha Malaysia dalam meningkatkan perekonomiannya begitu juga politik negaranya penulis ingin membahasnya lebih lanjut dalam makalah ini.

B. Pembahasan

I. Profil Negara[2]

     Nama Negara          : Malaysia

     Bendera Negara      :          

    

     Motto                      : “Bersekutu Bertambah Mutu”

     Lagu Kebangsaan   : Negaraku

     Ibu kota                  : Kuala Lumpur

     Kota terbesar          : Kuala Lumpur

     Bahasa Resmi         : Bahasa Melayu (Bahasa Malaysia)

     Pemerintahan          : Monarki Konstitusional

     Perdana Menteri     : Najib Tun Razak

     Kemerdekaan         : 31 Agustus 1957

     Luas                        : 329,847 km²

     Jumlah Penduduk   : 27.730.000 (perkiraan September 2007)

     Kepadatan              : 84⁵/km²

     PDB Nominal (perkiraan 2008)

-          Total          : $222,219 miliar

-          Perkapita   : $8.140

     Mata Uang              : Ringgit Malaysia (RM) (1 Ringgit Malaysia = 100 Sen)

     Organisasi Perdagangan : APEC, ASEAN, WTO

     Inflasi                     : 5,8 % (anggaran 2008)

     Penduduk di bawah garis kemiskinan : 3,5 % (anggaran 2007)

     Jumlah tenaga kerja            : 11,2 Juta (Anggaran 2008)

     Prosentase tenaga kerja berdasarkan sektor : pertanian: (13%), industri: (36%), perkhidmatan: (51%) (anggaran 2005)

     Pengangguran                     : 3,7 % (anggaran 2008)

     Industri Utama                   : - Semenanjung Malaysia : Getah dan minyak kelapa sawit, elektronik, peleburan biji timah, kayu balak

                                                  - Sabah : Perladangan kelapa sawit, petroleum

                                                  - Sarawak : Pertanian, petroleum

     Rekan dagang utama          : Jepang (13%), China (12,9%), Singapura (11,5%), Amerika Serikat (10,8%), Taiwan (5,7%), Thailand (5,3%), Korea Selatan (4,9%), Jerman (4,6%), Indonesia (4,2%) (2007)

            Sekilas mengamati profil Negara Malaysia beserta pendapatan perkapitanya, dapat diketahui bahwa Malaysia tergolong Negara Islam kaya dengan sistem pemerintahan dan perekonomiannya yang berkembang. Begitu juga dengan jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan maupun penganggurannya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Indonesia. Hal itu mencerminkan bahwa pendapatan penduduk lebih merata dibandingkan dengan Negara kita.

II. Sejarah Awal

Semenanjung Melayu berubah menjadi pusat perdagangan Asia Tenggara ketika Cina dan India memulai perdagangan mereka melewati Selat Melaka. Pada awalnya, Banyak kerajaan yang berdiri pada abad ke-10 berasal dari pelabuhan, termasuk Langkasuka dan Lembah Bujang di Kedah, Beruas dan Gangga Negara di Perak, dan Pan Pan di Kelantan. Kemudian pada awal abad ke-5, Kesultanan Melaka didirikan dan kemakmuran ekonominya telah menarik minat penjajah dari Portugis, Belanda dan Britania.

Pemukiman Selat (Straits Settlements) Koloni Mahkota (Crown Colony) Britania dibentuk pada 1826, dan Britania sedikit demi sedikit menyebarkan pengaruh dan kawalannya kepada seluruh semenanjung. Pemukiman Selat termasuk Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Pada 1867, Inggris menjadi semakin agresif dan mulai merebut negeri-negeri Melayu lainnya. Akibat perang saudara, gangguan persatuan sulit China, Britania telah dipilih untuk menyelesaikan masalah-masalah penduduk Negeri Selat. Akhirnya, Perjanjian Pangkor ditandatangani yang mengakibatkan perluasan kekuasaan Britania ke negeri-negeri Melayu (yaitu Perak, Pahang, Selangor dan Negeri Sembilan yang juga dikenal sebagai Negeri-negeri Bersekutu). Negeri-negeri lain yang dikenali sebagai Negeri-Negeri Tidak Bersekutu ialah Perlis, Kedah, Kelantan, dan Terengganu yang berada di bawah kuasa Thailand.

Di Borneo pula, Borneo Utara Britania yang dulu berada di bawah pemerintahan Kesultanan Sulu (sekarang Sabah) ditabalkan sebagai Koloni Kerajaan Britania, manakala Sarawak menjadi milik keluarga Brooke. Akibat penaklukan Jepang pada Perang Dunia II dan kebangkitan komunis, dukungan untuk kemerdekaan semakin kuat. Saat Britania menginginkan pembentukan Uni Malaya setelah berakhirnya perang, masyarakat Melayu bangun menentang dan menginginkan sistem yang pro-Melayu, Singapura akhirnya melepaskan diri dari MALAYSIA dan membentuk negara sendiri. dan meminta sistem kewarganegaraan tunggal (berbanding dwiwarganegara, yang mengizinkan kaum pendatang mendapat status warganegara Malaya dan negara asal mereka). Kemerdekaan untuk semenanjung diperoleh pada 1957 di bawah nama Persekutuan Malaya, tanpa Singapura.

III. Ekonomi Politik Malaysia

        Pemerintah Malaysia bertekad mencapai pendapatan perkapita sebesar 17.000 dollar AS pada 2010 sehingga masuk kategori negara maju seperti standar Bank Dunia.
Untuk itu, Malaysia tengah mempertimbangkan New Economic Model (NEM) untuk merombak sistem ekonomi yang telah diberlakukan selama empat dekade. Melalui NEM, pemerintah akan mencabut kebijakan pemberian subsidi dan menerapkan sistem pajak barang dan jasa (goods and services tax/GST) yang baru. Sistem baru itu diharapkan dapat menarik investor lokal dan asing untuk berinvestasi di Malaysia. Pasalnya, rezim ekonomi yang diterapkan sejak kerusuhan rasial pada 1969 tersebut dinilai investor mendorong patronisme dalam perekonomian Malaysia sehingga investasi beralih ke Indonesia atau Thailand.

      Dalam rencana reformasi ekonomi itu, pemerintah berencana menyetop pengontrolan harga dan pemberian subsidi, terutama untuk bahan bakar minyak (BBM), makanan, dan listrik untuk kalangan tertentu. Penghematan akan dialokasikan untuk jaring pengaman sosial bagi 40 persen penduduk terbawah. Dalam rencana anggaran 2010, pemerintah berencana memangkas subsidi sebesar 3,6 triliun ringgit. Langkah pemerintah negeri jiran itu masih membingungkan karena akhir pekan lalu, Malaysia membatalkan kenaikan harga BBM dan uji coba pemberlakuan pajak untuk produksi barang dan jasa. Kebijakan reformasi yang maju mundur menyebabkan investasi yang datang ke negara ini selama dua tahun terakhir hanya 26,1 miliar ringgit atau setara 7,88 miliar dollar AS. Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), angka itu merupakan 21 persen dari total investasi asing yang ada di Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Padahal pada periode 1990-2000, Kuala Lumpur mampu menyedot setengah dari total investasi di tiga negara tersebut. Pemerintah Malaysia berusaha mengangkat pertumbuhan industrinya sehingga mampu mendorong pendapatan perkapita negara itu sebesar 17.000 dollar AS pada 2010. Dengan angka ini, Malaysia akan masuk kategori negara maju seperti standar Bank Dunia. Menurut Bank Dunia, tanpa adanya perubahan radikal di bidang ekonomi, keinginan Malaysia untuk menjadi negara maju akan tersalip China dan Vietnam Mantan Menteri Keuangan Malaysia, Tun Daim Zainuddin, menegaskan kebijakan ekonomi baru tersebut harus fokus pada sejumlah strategi untuk menjadikan negara itu lebih kompetitif di tingkat regional, global, maupun domestik. Saat ini, warga Melayu sebagai mayoritas mendapatkan ke untungan yang lebih karena men dapatkan pinjaman yang murah serta diskon dalam pem belian properti. Bumiputera juga mendapatkan akses ter depan terhadap pendidikan dan komposisi saham dalam perusahaan.[3]

Meskipun Malaysia telah merdeka pada tahun 1957, namun keadaan pada saat itu belum dapat dikatakan aman seperti yang diharapakan. Oleh karenanya tanah Melayu terpaksa berusaha terus menghapuskan pengganas-pengganas komunis. Usaha meningkatkan taraf hidup rakyat khasnya di luar-luar Bandar dan memajukan perkembangan ekonomi Negara mulai dijalankan. Rancangan-rancangan pemulihan dan kemudahan-kemudahan pelajaran telah diperluas. Untuk memperbaiki dan mengukuhkan ekonomi Negara pula, rancangan-rancangan yang lainnya juga dilakukan, seperti menanam padi dua kali setahun. Sementara itu di lapangan industry dan perdagangan juga dimajukan dengan menggalakkan pengusaha-pengusaha asing menanam modal di Negara ini. Kestabilan politik dan perkembangan ekonomi yang pesat itu, telah menyebabkan Tanah Melayu mulai dikenali di kalangan antara bangsa. Hubungan-hubungan dan kerjasama-kerjasama dengan Negara-negara luar bertambah luas terutamanya Negara-negara Jiran. Sementara itu, Negara-negara jiran mempunyai hubungan  erat dengan Tanah Melayu, seperti; Singapura, Sarawak, Brunai, dan Borneo Utara.[4]

Dibandingkan dengan kebanyakan Negara lain di dunia, Malaysia termasuk Negara dengan perkonomian kaya. Malaysia juga merupakan salah satu Negara dengan pendapatan perkapita tertinggi di Asia Tenggara selain Singapura, dan Brunei. Begitu juga dengan penyaluran dananya yang baik, sehingga menempati ranking ke 20 dari 107 negara dalam institutional investor’s  country credit rating (New York). Bahkan pada tahun 1983, pada saat terjadi resesi, hampir seperempat proyek investasi asing telah masuk ke Negara ini. Sekarang ini, Jepang menjadi Negara investor terbesar di Malaysia.[5]

Reformasi dan Pembangunan  Ekonomi Malaysia

      Untuk memperjelas pembahasan mengenai ekonomi politik Malaysia, maka penulis ingin memaparkan beberapa langkah yang ditempuh kerajaan Malaysia dalam usaha meningkatkan pembangunan ekonomi pemulihannya sebagaimana yang telah dirumuskan oleh beberapa cendekiawan muslim baru-baru ini. Antara lain, mereka menegaskan bahwa dalam rangka mengurangi beban yang ditanggung oleh rakyat, maka perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut;

1.      Mengurangi beban cukai

o  Mengawasi sistem percukaian secara menyeluruh, dengan tujuan untuk menstabilkan hasil kerajaan dengan mengurangi beban cukai terhadap rakyat, terutamanya bagi yang berpenghasilan rendah dan sederhana.

2.      Menghapuskan kemiskinan

o  Menghapuskan kemiskinan mutlak dalam jangka waktu separuh penggal

o  Memperbaiki dasar serta rancangan pemberantasan kemiskinan agar dibebaskan dari campur tangan politik dan benar-benar membantu golongan termiskin.

o  Menyelaraskan berbagai program pemberantasan kemiskinan yang sudah ada.

3.      Membantu pengusaha kecil dan penjaja

o  Menyediakan infrastruktur dan kemudahan, bersih dan menarik bagi penjaja.

4.      Mencapai pertumbuhan dinamik dan adil

     Supaya ekonomi menjadi lebih dinamis dan untuk meningkatkan daya saing di pasar global, Malaysia juga perlu meningkatkan permitaan domestik serta pendayagunaan domestik yang produktif, oleh karena itu kerajaan perlu:

o  Mengkaji seluruh pengawasan yang telah ada, dengan tujuan melengkapi kekurangannya.

o  Memastikan bahwa sektor swasta berasaskan atas etika korporat, sedangkan sektor perbankan dan keuangan tidak disalahgunakan dan diurus dengan penuh tanggung jawab.

o  Mengutamakan proyek-proyek yang memberikan manfaat yang paling besar kepada rakyat, seperti proyek-proyek perumahan sederhana, proyek memperbaiki sistem kereta api, proyek jalan raya di negeri Sabah dan Sarawak, dan sebagainya.

o  Menghentikan proyek-proyek yang terlalu besar dan diperkirakan terlalu mubadzir, seperti Empangan Bakun dan Empangan Sungai Selangor. Dan menghilangkan segala sesuatu yang tidak memberikan manfaat kepada rakyat.

o  Meningkatkan peluang ekonomi bagi semua rakyat, dengan memberikan perhatian khusus dan bantuan khusus kepada golongan masyarakat ekonomi lemah, dan memberikan dorongan inisiatif kepada para usahawan, terutama para usahawan kecil dan sederhana.

o  Memastikan perkembangan ekonomi seimbang lagi mapan, dan tidak melepaskan keutuhan sosial atau merusak alam sekitar dan sumber daya alam.

o  Memastikan rakyat miskin dan kurang mampu telah diutamakan kesejahteraannya dengan memberikan pendapatan yang lebih baik, lapangan pekerjaan, dan tanah kepada mereka.

o  Memastikan bahwa hak istimewa tidak disalahgunakan untuk memberikan kemewahan kepada orang-orang yang berkuasa di Negara.

5.      Meningkatkan Perindustrian

Meskipun perindustrian Malaysia sudah terbilang maju, kemampuan industri Malaysia masih perlu diperhatikan dan diberikan dorongan agar tetap meningkat. Karena bagaimanapun juga masih terdapat beberapa kelemahan, untuk itu usaha kerajaan dalam menanggulangi kelemahan-kelemahan tersebut antara lain;

o  Meningkatkan kualitas perekonomian dan memperbanyak perindustrian dengan meningkatkan daya saing ekonomi Negara dan meningkatkan kegiatan ekspor.

o  Mengatasi kelemahan teknologi industri dengan mengganti teknologi dengan sistem yang lebih canggih lagi.

o  Memastikan bahwa proyek-proyek besar, termasuk juga proyek-proyek industry berat dirancang dengan sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan.

o  Memberikan dorongan moral dan spiritual kepada untuk industry kecil dan menengah kebawah

o  Meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya para usahawan baik menengah kebawah maupun mengengah keatas

o  Menggunakan modal, keahlian, pasaran, dan teknologi luar negeri secara bijaksana demi memperkokoh asas-asas ekonomi dalam negeri

o  Meningkatkan peranan ilmu pengetahuan (sains) dan teknologi demi kemajuan pendidikan disertai dengan praktek yang sesuai.

6.      Meningkatkan pertanian dan perikanan kecil dan sederhana

Akhir-akhir ini, seolah kerajaan telah melupakan betapa pentingnya sektor pertanian. Oleh karena itu, sektor ini perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Mengingat sektor ini telah menyelamatkan ekonomi Malaysia pada saat keadaan ekonominya kurang dalam keadaan baik. Dalam konteks ini, kerajaan perlu;

o  Mengutamakan pembangunan pertanian untuk meningkatkan pangan demi keselamatan dan kestabilan Negara

o  Meningkatkan pengawasan sektor pertanian, khususnya teknologi tinggi, pangan, serta pemanfaatan industri hasil tanaman di Malaysia.

o  Mengubah undang-undang demi melindungi keselamatan kekayaan alam dalam bidang pertanian dan perhutanan serta meningkatkan pemanfaatan industri kekayaan alam

7.      Mengutamakan perusahaan kecil dan sederhana

     Perusahaan kecil dan sederhana juga dapat memainkan peranan yang penting, bukan hanya untuk pemulihan ekonomi, akan tetapi dapat memegang peranan penting dalam menembus pasar antar bangsa. Namun, demi menyokong pembangunan dan perkembangan perusahaan kecil ini, perlu diambil diambil langkah-langkah yang intensif yang berkenaan dengan teknologi dan sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Sehubungan dengan hal ini, maka kerajaan melakukan;

o  Memberikan dana yang cukup (jaminan dari kerajaan) untuk membangun perusahaan kecil dan sederhana yang mana bertujuan untuk mendayagunakan sumber daya manusia yang berpotensi, tidak hanya karena politik Negara saja.

8.      Meningkatkan sistem keuangan

     Dalam sektor perbankan dan keuangan, adapun langkah-langkah usaha yang dilakukan oleh Malaysia antara lain;

o  Bersifat jujur, tulus, dan bertanggung jawab serta tidak melenceng dari nilai-nilai Islam.

o  Memudahkan pencairan dana maupun kredit untuk usaha-usaha produktif, bukan untuk hal-hal spekulatif

o  Memperbaiki nama baik dan kewibawaan Bank Negara

o  Memastikan bahwa pembelanjaan Negara disalurkan terutama untuk meningkatkan taraf hidup golongan miskin, serta wilayah pedesaan dan pedalaman yang masih terisolir.

Produksi

GDP Malaysia terdiri dari beberapa komponen, kebanyakan diantaranya adalah pelayanan pemerintah, seperti penyediaan air dan listrik, dan utilitas lainnya, serta layanan hotel, restoran, dan sebagainya. Akan tetapi penekanannya disini adalah terutama pada produksi barang. Banyak dari barang produksi tersebut yang diekspor ke luar negeri dimana keseluruhan barang produksi tersebut diambil dari kekayaan sumber daya alam Malaysia sendiri atau dari hasil cipta dalam negeri. Namun, ketiga sektor tersebut antara lain; pertanian (termasuk kayu), mineral, dan manufaktur.

Disektor pertanian, beras merupakan komoditi yang sangat unik, karena memang bukan termasuk tanaman ekspor. Potensi produksi sangat didorong oleh skema irigasi (yang memungkinkan untuk dua kali tanam). Selain itu, pemerintah yang pada awalnya menentang untuk perluasan lahan untuk penanaman karet, namun setelah mengetahui potensi karet dan kelapa sawit yang cukup menjanjikan, disisi lain karet dan kelapa sawit lebih efisien untuk diproduksi, maka pada akhirnya sejak tahun 1960 karet menjadi tanaman pertanian utama.[6]

Diantara mineral, eksistensi timah pun semakin menurun, karena menjadi semakin mahal, begitu juga dengan sumber-sumber kekayaan baru juga sulit ditemukan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, ditemukannya minyak dan gas alam yang kemudian mendorong sektor mineral. Maka pada masa sekarang ini, cadangan minyak Malaysia tidak akan habis selama sekitar dua puluh lima tahun, bahkan gas alam akan cukup digunakan paling tidak tiga puluh sampai lima puluh tahun.[7]

      Ekspor dan Impor

      Untuk mengontrol laju dan perkembangan ekpor, pemerintah sangat berperan penting. Lebih-lebih dalam usaha menjaga laju harga karet dan timah. Harga ekspor mengalami penurunan pada saat terjadi resesi akan tetapi masih ada harapan untuk meningkat di kancah perekonomian dunia. Maka jelaslah akan muncul variasi dalam tingkatan produk yang berbeda-beda. Namun kebijakan konservatif untuk beberapa item seperti timah dan minyak juga akan cenderung membatasi penerimaan ekspor. Selain itu, pendapatan ekspor juga akan dipengaruhi oleh kecepatan eksportir Malaysia dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan di dalam preferensi pasar.

      Sedangkan impor Malaysia tidak hanya pada impor makanan dan barang-barang manufaktur saja, akan tetapi juga mesin, peralatan, minyak dan pelumas. Selama resesi, harga impor Malaysia cenderung meningkat dibanding dengan harga ekspor. Jepang adalah partner utama Malaysia dalam perdagangan. Sedangkan Singapura dan Amerika Serikat merupakan partner berikutnya setelah Jepang. Jepang mengekspor sejumlah barang yang lebih tinggi nilainya ke Malaysia dibandingkan dengan impor dari Malaysia dan memiliki surplus dalam jasa pembayaran.[8]

Manajemen Modern Haji

      Manajemen haji dan Dana dan Dewan Malaysia, dikenal sebagai Haji Modern didirikan pada tahun 1969 di bawah hukum Malaysia, meskipun Pilgrim Tabungan Corporation pertama kali diperkenalkan pada tahun 1962 dan kemudian bergabung dengan kantor Kantor Urusan Haji. Tujuannya adalah untuk menyediakan sarana Islam yang tepat untuk memobilisasi tabungan secara bertahap, investasi mereka dalam kegiatan ekonomi sesuai dengan syari'at, sehingga membantu umat Islam untuk melakukan ziarah di Makkah pada biaya serendah mungkin. Jadi, Haji Tabungan Corporation didirikan pada bulan Agustus 1962 dan mulai beroperasi pada tanggal 30 September 1963. Selanjutnya, perusahaan ini bergabung dengan Kantor Urusan Haji yang telah beroperasi sejak tahun 1961 untuk melahirkan hingga saat ini. Manajemen peziarah dan Badan Dana pada tahun 1969 atau lebih dikenal sebagai Haji Modern diatur oleh  Undang-undang Hukum Malaysia 8: Pengelolaan Dana Haji dan Dewan (Mengubah), 1973. Selama bertahun-tahun Haji Modern muncul sebagai institusi untuk mobilisasi tabungan dan investasi.

      Dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga tabungan, Modern Haji bekerja sama dengan sebuah bank Islam yang beroperasi dan beroperasi dengan deposan. Berikut deposan memberikan persetujuan untuk Modern Haji untuk mengelola deposito mereka untuk tujuan investasi. Keuntungan yang diperoleh dari investasi didistribusikan di antara para deposan dalam bentuk bonus. Dalam lingkungan pasar yang kompetitif layanan yang efisien dan cepat untuk para deposan memainkan peran penting dalam menarik deposito. Keanggotaan Tabungan haji dibatasi hanya untuk Muslim Malaysia serta tidak ada batas usia. Untuk memastikan pertumbuhan yang stabil baik dalam jumlah deposan baru dan deposito, Modern Haji tahunan mempunyai target yang diharapkan dari kantor cabang. Target jangka panjang adalah mencapai paling sedikit 50% dari penduduk Islam Malaysia untuk menjadi anggota Tabungan Haji.[9]

IV. Kesimpulan

Pada dasarnya setelah kita mengetahui secara menyeluruh tentang sistem ekonomi politik di Malaysia tidak jauh berbeda dengan Indonesia yang dahulunya juga bernasib sama yaitu dikuasai oleh para penjajah dan akhirnya dengan kegigihannya dapat mencapai kemerdekaan setelah mengalami beberapa peristiwa bersejarah. Meskipun setelah kemerdekaan pun Negara belum sepenuhnya optimal dalam melaksanakan sistem pemerintahannya, karena tidak dapat dipungkiri bahwa penjajah juga masih menjajah bangsa ini secara tidak langsung. Seperti halnya dengan Indonesia, Malaysia juga mengalami perubahan besar dalam sistemnya. Akan tetapi Malaysia dapat dikatakan lebih unggul dibanding Indonesia dalam pembangunan ekonominya. Usaha pemerintahan yang berbentuk monarki konstational lebih dapat mengaplikasikan sistem ekonomi kepada sektor riil. Sehingga Negara selalu memperhatikan kepentingan dan kemakmuran rakyatnya. Seperti halnya sistem tabungan haji yang telah diberlakukan di Negeri Jiran ini. Dari satu hal ini, penulis melihat bahwa ekonomi berbasis syari’ah sangat diterapkan sekali di negeri ini, mengingat penduduknya yang mendukung dimana mayoritas penduduk beragama Islam. Sebetulnya, Indonesia juga berpenduduk mayoritas Muslim, akan tetapi tampaknya ekonomi syari’ah belum dapat diterapkan secara kaffah.

Kemudian dari pada itu, jika kita lihat betapa majunya bandara dan transportasi umum di Kuala Lumpur, yang mana otomatis dengan keadaan seperti ini, akan menarik investor Luar Negeri. Sehingga sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam pembahasan diatas, bahwasanya Malaysia mempunyai potensi kerja sama dengan Luar Negeri baik dalam sektor ekspor, impor, perhubungan, dan lain-lain, sebab Malaysia dinilai mempunyai sistem perekonomian yang maju.

Namun, setelah kita mengamati tentang sistem perekonomian Malaysia yang sudah dapat dikategorikan maju, bukan berarti kita harus menjiplak segala sesuatu yang terjadi di Negara ini. Karena bagaimanapun, Malaysia juga mempunyai kelemahan, salah satunya adalah perlakuan terhadap etnis cina dan india (dibanding bumi putera atau melayu) di Malaysia yang cukup memprihatinkan. Hal yang hendak penulis tekankan disini adalah bahwa mengintip keadaan Negara-negara tetangga tidak hanya menarik, akan tetapi juga bisa membangun kepercayaan diri. Kita memang masih harus banyak belajar tentang pembangunan ekonomi, tapi mungkin kita tidak perlu menyontek mereka, karena dari segi kemapanan partai dan kebebasan demokrasi kita ternyata cukup maju. Walaupun secara ekonomi mungkin kita masih tertinggal dari mereka, tapi bagaimanapun sebagai warga Negara dan Khalifah di muka bumi ini harus selalu bersyukur dan selalu berusaha memberikan kontribusi kepada Negara dengan melihat dan menjadikan Negara-negara tetangga sebagai suri tauladan dan pemicu kesemangatan kita agar selalu bangkit dan menciptakan kehidupan perekonomian yang lebih baik dan lebih berbarokah, Amin.

Daftar Pustaka

Abdullah Firdaus, Kepimpinan Melayu, Percetakan Jiwabaru Sdn Bhd, Kuala Lumpur, 1985

Abdul Manan Mohammad, Hajj Management of Malaysia, Jedah; Saudi Arabia

Milne, R.S. dan Mauzy Diane K, Malaysia Tradition, Mobernity, and Islam, Westview Press, Boulder and London, 1986

Milne, R.S. dan Mauzy Diane K, Malaysia New States in a New Nation, Frank Cass, London, 1974

Noor Bin Abdulillah Mohd, Kemasukan Sabah Dan Sarawak Ke Dalam Persekutuan Malaysia, Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1979

http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=47777

---

[1] http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Malaysia

[2] Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

[3] http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=47777

[4] Mohd.Noor Bin Abdulillah, Kemasukan Sabah Dan Sarawak Ke Dalam Persekutuan Malaysia, (Kuala Lumpur, Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 1979) hlm. 9

[5] R.S. Milne dan Diane K. Mauzy, Malaysia Tradition, Mobernity, and Islam (Westview Press, Boulder and London, 1986) hlm. 125

[6] ibid, hal 127 

[7] ibid, hal 129

[8]  ibid,131

[9] Mohammad Abdul Manan, Hajj Management of Malaysia ( Jedah; Saudi Arabia) hlm. 22