Pendahuluan
Telah dipahami
bahwa ekonomi suatu bangsa akan baik, apabila akhlaq masyarakatnya juga baik.
Antara akhlaq dan ekonomi memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan
demikian, akhlaq yang baik berdampak pada terbangunnya mu’amalah atau kerjasama
ekonomi yang baik. Rosulullah tidak hanya diutus untuk menyebarluaskan akhlaq
semata, melainkan untuk menyempurnakan akhlaq mulia baik akhlaq dalam berucap;
maupun dalam bertingkah laku, sehingga mendekatkan diri kepada Allah SWT dan
beriman dengan sebenar-benarnya dapat terwujud. Sebagaimana agama Islam
mengandung tiga komponen pokok yang terstruktur dan tidak dapat dipisahkan
antara satu dengan yang lain, yaitu;
1.
Aqidah atau Iman yang merupakan keyakinan akan adanya Allah dan
Rosul yang dipilihNya untuk menyampaikan risalahNya kepada umat melalui
malaikat yang dituangkan dalam kitab suci, yang mengajarkan adanya hari
akhirat, suasana kehidupan sesudah mati, dsb. Dengan demikian, aqidah akan
selalu menuntun perilaku seorang Muslim, agar berbuat baik terhadap sesame,
apalagi dalam kegiatan mu’amalah. Aqidah yang tertanam dalam jiwa seseorang
akan senantiasa menghadirkan dirinya dalam pengawasan Allah, karena itu
perilaku yang tidak dikehendaki Allah akan selalu dihindarkan.
2.
Syari’ah yang merupakan aturan Allah tentang pelaksanaan dari
penyerahan diri secara total melalui proses ibadah dalam hubungan dengan sesama
makhluq, secara garis besar syari’ah meliputi ibadah dalam arti khusus atau
ibadah mahdah dan ibadah dalam arti umum atau mu’amalah atau ibadah grairu
mahdah.
3.
Akhlaq yaitu merupakan pelaksanaan ibadah kepada Allah dan
bermu’amalah dengan penuh keikhlasan. Tiga komponen ajaran Islam, aqidah,
syari’at dan akhlaq ini digambarkan oleh firman Allah SWT dalam QS. Ibrahim
Ayat 24-25 yang artinya:
“Tidakkah
kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat baik seperti
pohon yang baik., akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu
memberikan buahnya pada tiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat
perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat”.
Demikian juga dalam
menciptakan lembaga Zakat, Infaq dan Shodaqoh diperlukan suatu perencanaan yang
matang dan terencana dimana mencakup segala aspek mulai dari aspek manajemen
operasional, manajemen pemasaran, manajemen keuangan hingga kepada manajemen
sumber daya manusia yang berbobot. Sehingga beberapa aspek tersebut diatas
dapat membantu pelaksana lembaga dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan
sebelumnya. Sebetulnya tujuan yang telah dirumuskan tidaklah hanya sebagai
tujuan dan sasaran yang tertulis rapi terpampang diatas dinding kantor lembaga
semata, namun seharusnya dapat berjalan dengan maksimal dan dapat dilihat dan
dirasakan hasilnya secara nyata. Akan tetapi program kerja yang telah dibentuk
juga tidak akan terlaksana secara maksimal tanpa adanya pengawasan yang
intensif dari pihak yang mempunyai wewenang, dalam hal ini penasehat lembagalah
yang dapat berperan. Sehingga di dalam operasional lembaga ZISWAF harus
mencakup ketiga komponen pokok Islam sebagaimana telah dijelaskan pada paragraf
sebelumnya.
1.
MANAJEMEN OPERASIONAL
A. Pengertian
Manajemen Operasional
Manajemen Operasional adalah usaha pengelolaan
secara optimal penggunan faktor produksi
: tenaga kerja, mesin-mesin, peralatan, bahan mentah dan faktor produksi
lainnya dalam proses tranformasi menjadi berbagai produk barang dan jasa.
Pengertian lain menyebutkan bahwa Manajemen
Operasional adalah Kegiatan untuk menciptakan nilai produk baik berupa barang
maupun jasa melalui proses transformasi input menjadi output. Dan berlaku untuk
berbagai macam produsen barang seperti elektronik, garmen, otomotif, demikian
pula berlaku juga bagi produsen jasa seperti media masa, hiburan, pendidikan,
konsultan.
Sebagai manajer
operasional dalam lembaga ZISWAF memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut;
1.
Bertanggung jawab terhadap operasional lembaga ZISWAF
2.
Membuat laporan kinerja ZISWAF
3.
Menunjuk dan mengangkat pengurus lembaga pemberdayaan ZISWAF.
B. Ruang Lingkup Manajemen
Operasional
1. Perancangan atau disain sistem produksi dan
operasi
·
Seleksi dan
perancangan disain produk Ziswaf
·
Seleksi dan
perancangan proses dan peralatan Ziswaf
·
Pemilihan
lokasi dan site lembaga dan unit Ziswaf
·
Rancangan tata
letak dan arus kerja
·
Rancangan tugas
pekerjaan
·
Strategi
produksi (ziswaf) dan operasi serta pemilihan kapasitas
2. Pengoperasian sistem produksi dan
operasional
·
Penyusunan
rencana produk (ziswaf) dan operasional
·
Perencanaan dan
pengendalian persediaan dan pengadaan bahan
·
Pemeliharaan
mesin dan peralatan
·
Pengendalian
mutu
·
Manajemen
tenaga kerja (SDM)
C.
Pengambilan Keputusan
Dilihat dari kondisi atau keadaan dari
keputusan yang harus diambil, ada 4 macam pengambilan keputusan :
1. Pengambilan keputusan atas peristiwa yang pasti
2. Pengambilan keputusan atas peristiwa yang
mengandung resiko
3. Pengambilan keputusan atas peristiwa yang tidak
pasti
4. Pengambilan keputusan atas peristiwa yang
timbul karena pertentangan dengan keadaan lain.
Beberapa Jenis
Pengambilan Keputusan Dalam Manajemen Operasi :
·
Proses :
keputusan mengenai proses fisik dan fasilitas yang dipakai
·
Kapasitas :
keputusan untuk menghasilkan jumlah, tempat dan waktu yang tepat
·
Persediaan :
keputusan persediaan mencakup mengenai apa yang dipesan, berapa banyak,
kualitas dan kapan bahan baku dipesan
·
Tenaga kerja :
keputusan tenaga kerja mencakup seleksi, recruitment, penggajian, PHK,
pelatihan, supervise, kompensasi dan promosi terhadap karyawan, penggunaan
tenaga spesialis.
·
Kualitas/mutu :
keputusan untuk menentukan mutu barang dan jasa yang dihasilkan, penetapan
standar, disain peralatan, karyawan trampil, dan pengawasan produk dan jasa.
D. PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN
ZAKAT
1.
Pengelolaan Zakat
Dalam pengelolaan zakat ada tiga pihak yaitu: pembayar zakat
(muzakki), penerima zakat (mustahik) dan penyalur zakat atau pendistribusi
zakat (‘amil/qabith) yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau wakil muzakki
(pengelola). Al-Qur’an menegaskan bahwa amil sebagai salah satu yang berhak
menerima zakat yang tugasnya adalah sebagai pemungut dan pembagi zakat.
Pengelolaan zakat secara
professional memerlukan tenaga yang terampil, menguasai masalah-masalah yang
berhubungan dengan zakat seperti: dedikasi yang tinggi, jujur dan amanah,
sekaligus memahami manajemen. Di Indonesia pengelolaan zakat seperti yang
tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia tentang zakat yang mengelola
adalah lembaga amil zakat yang dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah.
Hal ini sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW hingga masa Khalifah Usman bin
Affan, zakat dipungut oleh Negara. Negara adalah suatu badan yang akan lebih
menjamin tersalurnya pemberdayaan harta sejalan dengan tujuan solidaritas
sosial, sehingga zakat merupakan sektor pendapatan Negara di samping pendapatan
yang lainnya.
Meskipun institusi
pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh
masyarakat, masih mempunyai kelemahan-kelemahan yang bersifat manajerial dalam
pengelolaannya, antara lain;
a.
Belum tersusunnya peta kekuatan umat secara terperinci, baik
mengenai muzakki, mustahik, sehingga terdapat mustahik yang tidak
terperhatikan.
b.
Kurang tercatatnya administrasi secara sistematis, sehingga
terkesan seadanya.
c.
Para amil terkadang kurang faham betul akan zakat, baik dari aspek
pengumpulan, pengelolaannya, maupun pendistribusiannya.
d.
Masih lemahnya sistem pengelolaannya, meliputi manajemen
pengumpulan, pendistribusian ataupun peningkatan produktivitas mustahik hingga
menjadi muzakki.
e.
Belum terciptanya jaringan kerja antara lembaga zakat secara
integrative untuk menggalang seluruh nusantara.
f.
Penyaluran zakat cenderung konsumtif dan kurang membangkitkan jiwa
wirausaha yang mandiri.
Menurut Yusuf Qardhawi terdapat beberapa
syarat yang harus dipenuhi oleh pengelola zakat secara kontemporer, terutama
jika ditangani oleh lembaga atau organisasi tertentu seperti:
Pertama; menggunakan teori ulama
bahwa memperluas kewajiban zakat terhadap jenis harta yang wajib dizakati,
walaupun hal ini terdapat perbedaan pendapat para ahli.
Kedua; adanya perasaan khawatir
dari pembayar zakat terhadap lembaga zakat yang akan menggantungkan manusia
pada harapan yang incidental terhadap zakat.
Ketiga; manajemen yang bagus dalam
pengumpulan dan pendistribusian zakat.
Sehingga dalam tatanan pengelolaan ini apabila tidak ditangani oleh
ahlinya maka akan mengakibatkan kerusakan.
Berbicara mengenai masalah pengelolaan,
maka tidak lepas dari istilah manajemen. Manajemen berasal dari bahasa latin
yaitu “manus” yang berarti tangan; “mano” (bahasa italia) yang berarti tangan.
“Manage” (bahasa latin, Italia, dan Perancis) berarti memerintah kuda,
mengendalikan kuda. Di Indonesia, pengertian Manajemen (management), pernah
diterjemahkan dengan kepemimpinan, ketatalaksanaan, pembinaan, penguasaan,
pengurusan, pengelolaan, dan sebagainya.
Undang-Undang RI tentang “Pengelolaan
zakat pada bab I Ketentuan Umum pasal 1 menentukan bahwa: “Pengelolaan zakat
adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan
terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.” Seirama
dengan hal tersebut di dalam buku Masailul Fiqhiyah dinyatakan bahwa “
pengelolaan zakat itu hendaknya dengan manajemen yang modern, meliputi proses
perencanaan (planning), pengorganisasian (Organizing), pelaksanaan (executing)
dan pengawasan (controlling) yang baik.
a.
Perencanaan
Di dalam
perencanaan ditentukan sesuatu yang ingin dilakukan, yaitu dengan usaha memilih
berbagai alternative, strategi, kebijaksanaan serta taktik yang ingin
dilaksanakan, prosedur dan program. Dengan adanya berbagai tujuan zakat maka
hendaklah diprioritaskan tujuan yang utama, apakah tujuan untuk kepentingan
mustahik, muzakki atau kepentingan secara umum. Pada waktu membuat perencanaan
untuk melakukan sesuatu maka harus dipertimbangkan taktik, strategi, prosedur
dan program apa yang ingin dilakukan begitu juga dengan pertimbangan
kebijaksanaan jangan sampai ditinggalkan.
Perencanaan yang
dibuat haruslah bersifat:
1.
Menyumbangkan pada pencapaian tujuan organisasi
2.
Merupakan dasar tolak fungsi manajemen yang lain yaitu organisasi
pengarah, koordinasi, dan pengawasan
3.
Merupakan fungsi dari setiap orang yang berada dalam organisasi,
baik horizontal maupun vertikal.\
4.
Efisien, artinya jika dilaksanakan, rencana tersebut dapat mencapai
tujuan dengan biaya sekecil-kecilnya.
Di
dalam perencanaan biasanya meliputi; upaya penetapan apa saja yang harus
dilaksanakan, kapan dan bagaimana melaksanakannya. Upaya pembatasan sasaran dan
bagaimana mencapainya seefektif mungkin, dan upaya mengakses informasi penting,
mencari alternative yang perlu dan menginformasikan rencana yang telah
disetujui.
Maka,
secara umum dapat dikatakan bahwa perencanaan zakat hendaknya:
1.
Aktivitas adalah berupa pengumpulan informasi disertai pemikiran:
apa yang hendak dicapai; mengapa harus dicapai; di mana harus dijalankan,
bilamana waktunya; siapa yang menjalankannya dan bagaimana cara menjalankannya.
2.
Membuat pasti segala apa yang dipastikan oleh karena
faktor-faktornya ada di tangan
3.
Menentukan dan merumuskan segala apa yang dituntut oleh situasi
kondisi dari badan usaha / unit organisasi.
Dalam menyusun perencanaan zakat yang harus diperhatikan adalah:
1.
Tujuan yang jelas, fakta-fakta
2.
Fakta-fakta, yaitu apa yang terdapat sekarang yang merupakan
lanjutan dari apa yang telah ditentukan di masa lampau.
3.
Perkiraan hari, kemudian harus ada perkiraan jalan dan arah serta
pangkal tolak pikiran.
4.
Serangkaian perbuatan dan aktivitas tertentu yang berhubungan
dengan upaya pencapaian tujuan.
Perencanaan
zakat pada intinya adalah mengerjakan urusan zakat, dengan mengetahui apa saja
yang hendak dicapai baik diselesaikan sendiri maupun oleh orang lain, yang pada
setiap waktu selalu mengetahui apa yang harus dituju. Selain itu juga harus
diperhatikan kemahiran untuk melakukan sesuatu baik melalui pendidikan maupun
pengalaman. Disamping harus memperhatikan:
1.
Faktor manusia: baik dalam pengertian hukum, pelakunya, groupnya,
masyarakatnya maupun diri pribadinya sendiri. Manusia dapat jujur tetapi tidak
dapat dipercaya janjinya, disamping itu orang dapat jujur dan dapat dipercaya
tetapi tidak cocok untuk tugasnya.
2.
Faktor keterbatasan: bahwa manusia tidak dapat meramal keadaan hari
yang akan datang, dapat melihat tendensinya tetapi tidak mungkin mengetahui
kelanjutannya.
b.
Pengorganisasian
Pengorganisasian
adalah proses menciptakan hubungan-hubungan antara fungsi, personalia dan
faktor fisik, agar kegiatan yang harus dilaksanakan disatukan, dan diarahkan
pada pencapaian tujuan bersama.
Organisasi
mempunyai fungsi personalia, sarana dan prasarana fisik yang harus dijalin
sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pengorganisasian ini
meliputi; penyiapan fasilitas dan sumber daya manusia demi penyelesaian kerja
yang efektif, mengatur berbagai komponen secara cermat dan pembagian tugas
dengan sistem organisasi, memantapkan sistem dan mekanisme kerja secara
procedural dan bila perlu dilaksanakan pelatihan. Di dalam pengorganisasian
zakat harus diperhatikan juga upaya-upaya untuk motivasi, memasyarakatkan pada
berbagai lapisan masyarakat. Sistem organisasi harus juga diperhatikan masalah
administrasi, pengaturan personalia baik pimpinan, pelaksana maupun staf yang
disesuaikan dengan keahlian yang dimiliki demi lancarnya pengelolaan zakat
secara modern.
c.
Pelaksanaan
Pelaksanaan
merupakan suatu usaha yang berhubungan dengan segala sesuatu agar semua dapat
dilakukan, serta bekerjanya rencana yang disiapkan. Agar sesuatu berhasil maka
perlu dikeluarkan perintah secara baik. Dalam pelaksanaan harus ada bimbingan
dan pengarahan yang sifatnya sederhana, mudah difahami, dan hendaklah bersifat
konsulatif. Pada saat mengadakan pengarahan hendaknya diberikan materi jadwal
anggaran secara detail, mempelopori munculnya kepemimpinan yang berani mengambil
keputusan dengan tepat, cepat, dan cermat serta memberi perintah apa yang
diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan.
d.
Pengawasan
Pengawasan pada
hakikatnya merupakan usaha memberikan petunjuk kepada pelaksana agar mereka
selalu benar dalam bertindak dan tidak menyimpang dari rencana yang telah
ditentukan. Pengawasan ini diperlukan jika terdapat perubahan yang terjadi di
luar atau di dalam organisasi. Sehingga kekompleksan yang ada dalam organisasi
dan kesalahan ataupun penyimpangan yang sering terjadi harus terdapat
pengawasan didalamnya.
Dalam pengawasan
ini haruslah memenuhi sifat dan kebutuhan dalam kegiatan, jika terjadi
penyimpangan hendaklah terdapat laporan secepat mungkin, dan berusaha melakukan
perbaikan dengan meminimkan biaya. Bentuk pengawasan harus mudah dimengerti
maksud dan tujuannya, dan mudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang
disetujui. Dalam pengawasan hendaklah mengandung hal-hal yang dapat memotovasi
pelaksanaan tugas dan perlu adanya pembatasan baik waktu maupun tempat, harus
dicermati apakah pekerjaan telah sesuai dengan rencana.
Pengawasan yang
dilakukan pada pelaksanaan zakat adalah segala aktivitas dan tindakan untuk
mengamankan rencana dan keputusan yang dibuat dan sedang dilaksanakan serta
sedang diselenggarakan. Pengawas adalah orang yang mempunyai tugas sebagai
berikut:
1.
Mengawasi pengumpulan zakat, pendayagunaannya sehari-hari dan
pelaksanaan proyek pendayagunaan zakat.
2.
Menunjuk akuntan untuk memeriksa pendapatan dan pendayagunaan dana
zakat.
3.
Mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kerjanya kepada
ketua.
Pengawasan
sangat perlu dilakukan dalam pengelolaan zakat kepada amil, mustahik ataupun
yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan zakat tersebut. Pengawasan dilakukan
dari awal panitia bekerja sejak persiapan dan selama pelaksanaan sampai
berakhirnya tugas dari kepanitiaan. Selain itu perlu juga diadakan pengawasan
kepada mustahik apabila terdapat dana yang sifatnya untuk usaha produktif, dan
pengawas juga hendaknya melaporkan secara transparan hasil yang didapatnya,
apabila terdapat masalah maka bersama-sama mencari solusi pemecahannya.
2. Pendayagunaan Pemanfaatan Zakat
Istilah pendayagunaan zakat sebagaimana yang telah banyak
disampaikan oleh para pemerhati zakat, adalah merupakan bentuk usaha sedemikian
rupa yang dilakukan oleh para pengelola zakat terhadap dana zakat yang dihimpun
dari masyarakat, agar dapat memberikan dampak manfaat secara optimal, lebih
berdaya guna bagi para penerimanya dalam membantu mengatasi berbagai
problematika hidup yang dihadapi khususnya dalam memenuhi kebutuhan
sehari-harinya, sebagaimana yang terkandung dalam maksud dan tujuan
diwajibkannya menunaikan zakat bagi kalangan umat muslim.
Usaha peningkatan manfaat zakat agar lebih berdaya guna di kalangan
mustahik, merupakan salah satu bentuk optimalisasi fungsi dan tujuan menunaikan
ibadah zakat yang dilaksanakan oleh umat Islam, yang mana dalam pelaksanaannya
tidak dapat dipisahkan dengan cara pandang masyarakat itu sendiri terhadap
makna pelaksanaan ibadah zakat yang selama ini dilakukannya. Pendayagunaan
zakat lewat berbagai pembaruan pola penanganannya, hanya mungkin dapat kita
lakukan manakala ibadah zakat dalam kehidupan manusia tidak hanya dipandang
sebagai bentuk pengabdian diri pada Allah semata, akan tetapi juga adanya bentuk
lain, adalah ibadah yang mengandung nilai-nilai sosial dalam kehidupan
bermasyarakat. Sebagai ibadah sosial, maka menunaikan zakat perlu selalu adanya
kreatifitas dan inovasi (ijtihad) dalam pelaksanaannya, sebagai upaya memenuhi
tuntutan perubahan sejalan dengan perubahan kehidupan sosial umat manusia.
Dengan cara seperti inilah yang mungkin harus dilakukan manakala zakat sebagai
salah satu sumber pembiayaan dalam sistem perekonomian Islam yang mana tidak
mau kehilangan fungsinya dalam membantu memecahkan berbagai problem sosial
ekonomi yang sedang dihadapi oleh umat manusia karena kurang menyentuh terhadap
akar permasalahan.
Tidak selamanya predikat fakir miskin yang melekat pada mustahik
mempunyai latar belakang kondisi yang sama dalam mengatasi kesulitan memenuhi
kebutuhan hidupnya. Ada yang kesulitan karena berhubungan dengan adanya
keterbatasan kondisi fisik yang dialaminya, dan ada yang juga bukan karena
kondisi fisik yang tidak memungkinkan, akan tetapi lebih kepada adanya tidak
mampuan membaca peluang usaha berkaitan dengan ketrampilan yang dimiliki, atau
justru memang pasar tidak mampu menyediakan lapangan kerja untuk mereka.
Berbagai perbedaan latar belakang keterbatasan ini membawa juga kepada
perbedaan pola pendayagunaan pemanfaatan dana zakat.
Ketidak samaan latar belakang yang melingkupi keterbatasan yang
dialami oleh fakir miskin diatas, membawa pikiran kita kepada suatu pemahaman
tentang banyaknya ragam problematika yang ada dalam usaha mendayagunakan dana
zakat dari para muzakki, serta perlunya pembuatan program-program kegiatan
pendayagunaan dengan didasari pada pemahaman karakteristik problem yang ada
pada para mustahik sehingga program-program dimaksud dapat mengakomodasi
kondisi kesulitan sebenarnya yang dialami oleh para mustahik.
Perlunya kreatifitas dan inovasi pemikiran para amil zakat, yang
didasari oleh relitas kondisi permasalahan yang sedang mendera para asnaf
penerima zakat yang diketahui lewat adanya penelitian pendahuluan terhadap
berbagai aspek pelaksanaan zakat, merupakan langkah penting yang mesti kita
lakukan dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi program kegiatan
penyaluran zakat, menuju kepada pemanfaatan yang lebih memiliki daya guna bagi
para mustahik. Sebagaimana pendapat Qodri Azizi yang mengatakan: Tidak ada salahnya
pendayagunaan harta zakat yang terkumpul, kita libatkan para ahli fiqih dalam
menentukan pendistribusiannya, dengan melaksanakan redivinisi kembali terhadap
istilah-istilah yang ada dalam asnaf penerima zakat, untuk disesuaikan dengan
kondisi perubahan zaman. Serta penggunaannya tidak lagi hanya digunakan untuk
hal-hal yang bersifat konsumtif saja, namun ada sebagian yang dikelola untuk
hal-hal yang bersifat produktif, disertai dengan adanya perencanaan serta
penggunaan fungsi-fungsi manajemen yang lainnya.
Berangkat dari kondisi permasalahan yang sedang dihadapi oleh para
mustahik melalui penelitian dan pendataan pendahuluan, diharapkan dapat
membantu para amil zakat dalam menerapkan prinsip-prinsip pendayagunaan zakat,
berupa ketepatan dalam pendistribusian dan optimalisasi penggunaan manfaat dana
zakat oleh mustahik. Terdapat beberapa model kelompok kategori penggunaan dana
zakat yang dapat dijadikan acuan usaha pemberdayaan, antara lain;
a.
Bersifat konsumtif tradisional
Zakat yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dan langsung
dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
b.
Bersifat konsumtif kreatif
Diberikan bukan berupa barang atau alat produksi, akan tetapi
diberikan guna untuk memenuhi kebutuhan primer yang berhubungan dengan pemberdayaan
diri manusia, seperti halnya pendidikan, pelatihan, termasuk berbagai jenis
ketrampilan.
c.
Bersifat produktif tradisional
Zakat diberikan dalam bentuk barang atau alat produksi, seperti
hewan ternak, berbagai peralatan yang digunakan sebagai sarana produksi.
d.
Bersifat produktif kreatif
Pendayagunaan harta zakat yang digunakan sebagai modal pembangunan
sarana dan prasarana sosial manusia, seperti masjid, gedung sekolah, atau
sebagai modal usaha.
Sebagai contoh, Badan Amil Zakat, Infak, dan Shodaqoh (BAZIS) DKI
Jakarta memiliki bentuk rumusan pemberdayaan dana zakat yang nampaknya lebih
sederhana sebagai berikut:
a.
Pemberian bantuan
Adalah pemberian sejumlah dana yang dipergunakan untuk kepentingan
usaha produktif, antara lain; beasiswa studi, sarana dan prasarana pendidikan,
tempat ibadah, modal usaha.
b.
Pemberian santunan
Adalah pemberian sejumlah uang kepada mustahik yang sedang dilanda
kesulitan terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif, seperti; untuk
memenuhi kebutuhan makan, minum, dan pakaian, biasanya dari kelompok: fakir
miskin, mu’allaf, ghorimin, dan ibnu sabil.
c.
Imbalan
Khusus bagi amilin, mereka menerima hak imbalan (balas jasa, kontra
prestasi), karena mereka bekerja yaitu mengumpulkan zakat maka wajarlah kepada
mereka diberikan imbalan.
Berangkat dari konsep peran amil zakat dalam pengelolaan ibadah
zakat, maka tidak dapat dipungkiri keberhasilan pendayagunaan zakat dalam
pelaksanaannya pada akhirnya tidak dapat dilepaskan dengan efektifitas
keberadaan para amil zakat dalam melibatkan peran dan fungsinya sebagai motor
penggerak pengelolaan zakat. Disinilah kualitas kemampuan para amil diuji,
sampai sejauh mana kredibilitasnya dalam menyikapi berbagai kondisi yang kurang
kondusif terhadap keberhasilan pengelolaan pelaksanaan ibadah zakat untuk dapat
merubahnya menjadi tantangan dan peluang yang bermanfaat bagi kepentingan usaha
pendayagunaan.
3. Optimalisasi Pendayagunaan Zakat
Pendayagunaan zakat merupakan proses
yang pelaksanaannya tidak berdiri sendiri, namun keberhasilannya memiliki hubungan
keterkaitan dan ditunjang oleh unsur-unsur lain yang ada di dalam kegiatan
ibadah zakat. Keberhasilan pendayagunaan dana zakat akan optimal ketika
ditunjang dengan keberhasilan penggalangan dana, begitu juga sebaliknya
keberhasilan pendayagunaan yang ditunjang dengan hasil penggalangan dana yang
besar mungkin kurang berarti ketika aspek ketepatan pendistribusian tidak
tersentuh.
a.
Pengumpulan / fundraising
Untuk menjawab berbagai permasalahan
zakat yang selalu berkembang khususnya dikalangan wajib zakat, nampaknya
diperlukan upaya secara kongkrit adanya usaha menyebar luaskan kembali secara
baik terhadap berbagai hal yang menyangkut pelaksanaan ibadah zakat dikalangan
masyarakat, lewat pendidikan formal maupun non formal, termasuk melalui
berbagai penyuluhan, terutama menyangkut perkembangan dan pelaksanaan zakat
secara kontekstual.
Sedang menurut Sofwan Idris. Perlunya
menghidupkan kembali fungsi zakat sebagai suatu yang aktual dalam membantu
menyelesaikan masalah sosial ekonomi masyarakat, serta menjadikannya sebagai
basis kekuatan ekonomi umat Islam, dipandang perlu adanya usaha penyesuaian
kembali pemahaman dan persepsi masyarakat tentang ibadah zakat, dengan menggali
nilai-nilai ilmiah dari ajaran zakat dan memperkaya persepsi masyarakat itu
dengan dimensi-dimensi baru tentang zakat, sehingga zakat tidak hanya
diasosiasikan dengan mengharap pahala di akhirat saja, akan tetapi juga
diasosiasikan dengan kepentingan nasib kehidupan umat manusia di bumi.
Disinilah kekuatan aktual dari makna pelaksanaan zakat yang sesungguhnya, yang
perlu ditanamkan kepada para muzakki.
Pendayagunaan zakat pada aspek
pengumpulan dana tidak berbeda dengan usaha yang berujung pada upaya penggalian
potensi dana zakat masyarakat secara maksimal. Nampaknya belumlah cukup jika usaha
yang dilakukan hanya menyentuh pada persoalan subyek zakat (muzakki) saja
melalui upaya meningkatkan pemahaman mereka akan fungsi dan tujuan yang
terkandung dalam zakat serta kesadaran mereka dalam melaksanakannya tanpa
menyentuh para obyek zakat (harta/benda yang terkena wajib zakat), terutama
pada zakat mal. Subyek dan obyek zakat merupakan indicator penting dalam usaha
penggalian dana, sehingga antara keduanya memiliki hubunggan keterkaitan,
saling menunjang dan menyempurnakan.
Pentingnya memperhatikan obyek zakat
dalam rangka optimalisasi penggalian dana, sebagaimana pendapat Yusuf Qardhawi
dalam bukunya Manajemen Zakat Profesional sebagai berikut: Salah satu syarat
keberhasilan zakat khususnya jika dilaksanakan oleh sebuah lembaga adalah
menganut teori tentang perluasan kewajiban zakat, dimana teori ini mengatakan
bahwa setiap harta yang dapat berkembang menjadi sarana atau sumber zakat,
walaupun Nabi tidak pernah mengatakan seperti itu, karena dalam teks Al-Qur’an
maupun Hadits tidak didapati, kecuali hanya menyebutkan secara umum saja.
Perluasan kewajiban zakat merupakan
bentuk kongkrit perlunya zakat dalam pelaksanaannya selalu dapat menyesuaikan
dengan dinamika perubahan perkembangan yang terjadi di masyarakat, sehingga
nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran ibadah zakat tidak akan pernah hilang
keberadaannya, dan akan selalu tetap dapat menjalankan fungsinya. Adanya
pergeseran perkembangan kemajuan kehidupan sektor ekonomi yang berakibat adanya
perubahan cara pandang terhadap nilai sesuatu (barang / jasa) yang semula tidak
memiliki nilai ekonomi menjadi bernilai ekonomi tinggi melebihi harta sumber
zakat secara tekstual, akan menjadi sebuah problem tersendiri ketika teori
tentang kewajiban zakat tidak pernah diberlakukan.
Dari berbagai pendapat tentang usaha
mengoptimalkan penggalian dana zakat dari sektor muzakki, paling tidak terdapat
dua hal penting untuk diperhatikan. Pertama, menyangkut subyek zakat yang
berbentuk berbagai usaha yang berkaitan dengan peningkatan kesadaran, pemberian
pemahaman yang benar akan ibadah zakat sesuai dengan fungsi dan tujuannya,
serta peran pentingnya bagi kehidupan umat manusia. Kedua, menyangkut obyek
zakat, merupakan usaha penggalian terhadap obyek-obyek zakat baru dengan
mengacu pada teori tentang perluasan pewajiban zakat, dimana setiap harta di
masyarakat yang dapat berkembang menjadi sarana atau sumber zakat.
b.
Penyaluran/pendistribusian
Seiring dengan
perkembangan zaman dan kehidupan, maka kondisi asnaf penerima zakat sekarang
belum tentu sama dengan waktu yang akan datang, termasuk juga adanya
ketidaksamaan antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Dalam hal ini
mengingatkan kita kepada pembahasan masalah asnaf penerima zakat.
Fenomena perubahan
perkembangan kehidupan para asnaf yang demikian itu menuntut lembaga pengelola
zakat untuk dapat secara jeli selalu mencermati pergeseran perkembangan
kehidupan sosial dengan berbagai aspeknya yang terjadi pada masyarakat secara
lebih komprehensip, hal ini diperlukan karena sebagai bahan identifikasi dalam usaha
pemaknaan terhadap keberadaan kedelapan asnaf penerima zakat secara aktual.
Usaha pemaknaan ini tidak menutup kemungkinan menghasilkan rumusan yang berbeda
dengan pemaknaan yang selama ini sudah berjalan manakala keberadaan delapan
asnaf penerima zakat kondisinya tidak sama lagi dengan keadaan semula.
Pendapat Imam Ibnu Shaalaf yang mengomentari tentang tidak tetapnya
kondisi kelompok asnaf penerima zakat sebagai berikut: bahwa asnaf yang ada
sekarang tinggal empat antara lain; fakir, miskin, gharim, dan ibnu sabil.
Sedang menurut al-Qadhi Abu Hamid hanya ada dua, yaitu fakir dan miskin.
Berkurangnya delapan asnaf menjadi empat atau dua terilustrasikan pada praktek
penggunaan zakat untuk pengadaan sarana kepentingan umum di masyarakat, seperti
masjid, musholla karena adanya kecenderungan mengkategorikan praktek
tersebut ke dalam sahm fisabilillah.
Disisi lain penggunaan zakat untuk maslahah ammah karena dalam rumusan fiqh
tertampung dalam sahm al-ghorim, hal ini sejalan dengan pendapat “Sayyid Bakri
Syatha” bahwa zakat dapat diberikan kepada siapa saja yang meminjam untuk
digunakan membiayai kegiatan secara langsung maupun tidak langsung berhubungan
dengan kepentingan umum, seperti membangun masjid, men-tajhiz-kan orang yang
sudah meninggal, atau menebus tawanan.
Adanya perbedaan rumusan tentang delapan asnaf selain karena tidak
ditemukannya lagi beberapa asnaf sesuai dengan pengertian semula karena
kehidupan masyarakat telah mengalami perkembangan, juga disebabkan oleh
perbedaan penafsiran para mujtahid dalam menjabarkan rumusan delapan asnaf
penerima zakat. Kondisi ini terjadi karena Al-Qur’an (At-Taubah ayat 60) hanya
menyebut kelompok-kelompok penerima zakat yang delapan, sehingga perumusan dan
pengaturan pembagian lebih lanjut diserahkan pada manusia sesuai dengan
ijtihadnya yang disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan dan
kemaslahatan masyarakat.
c.
Manajemen Pengelolaan
Keberadaan manajemen dengan berbagai predikat dan fungsi yang
dimilikinya, memiliki kontribusi yang tidak dapat dipisahkan begitu saja dengan
keberhasilan pengelolaan zakat terlebih pada usaha di sektor pendayagunaan.
Sebagai sebuah sistem, maka manajemen merupakan kerangka kerja yang memiliki
banyak komponen, dan sebagai suatu proses maka ia merupakan bentuk rangkaian
tahapan kegiatan, sedang manajemen sebagai suatu fungsi merupakan rangkaian
dari banyak kegiatan yang disatukan dalam suatu kesatuan tujuan. Penggunaan
manajemen disektor pendayagunaan zakat tidak lain adalah pemanfaatan penerapan
terhadap ilmu manajemen untuk suatu usaha sedemikian rupa yang diawali dari
kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban, dengan
tujuan agar pengelolaan pendayagunaan zakat dapat memberikan nilai lebih
terhadap berbagai aspek yang terkait secara langsung maupun tidak langsung
dengan keadaan yang dialami para asnaf zakat, sehingga prinsip produktivitas,
ketetapan, kesesuaian dalam pendayagunaan zakat dapat berjalan secara efektif
dan professional.
Ada suatu hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan manajemen
sebagaimana yang telah diterapkan oleh kebanyakan orang dalam sektor
ekonomi/bisnis pada usaha pendayagunaan harta zakat, adalah pengalihan tujuan
mencari keuntungan yang bersifat materi (profit oriented) menjadi berorientasi
pada pelayanan public (public service). Dengan kata lain, penerapan manajemen
di sektor pengelolaan pendayagunaan zakat sebagai mana layaknya yang diterapkan
pada sektor ekonomi maupun bisnis dengan cara mengubah dari tujuan yang semula
mencari keuntungan materi menjadi tujuan pelayanan pada masyarakat.
Keberhasilan penerapan manajemen pemberdayaan harta zakat yang
berorientasi pada pelayanan masyarakat pada akhirnya akan mengarah pada
bentuk-bentuk sebagai berikut:
1.
Penyajian informasi kepada masyarakat wajib zakat (muzakki) secara
jelas dan akurat, tidak sekedar dalam bentuk pertanggungjawaban akan tetapi
sampai kepada proses penerimaan, penyaluran serta sebagai bentuk kegiatan
penggunaannya.
2.
Tumbuhnya motivasi dan kesadaran yang mengikat dikalangan para
muzakki terhadap pelaksanaan ibadah zakat dan ibadah maal lain yang sejenis,
serta yang tak kalah penting adalah tumbuhnya kepercayaan kepada para lembaga
pengelola zakat, karena dianggap mampu menerima amanah dalam mengelola harta
zakat.
3.
Secara politis akan mampu menunjukkan kepada masyarakat lain akan
ajaran Islam tentang rasa kepedulian kepada sesama terutama masyarakat yang
kurang beruntung lewat potensi yang ada pada ajaran ekonomi Islam yang kita
miliki.
4.
Munculnya motivasi yang positif / kepuasan para pengelola zakat
karena dapat memberikan kepuasan layanan kepada masyarakat yang berkepentingan
terhadap pelaksanaan zakat.
Untuk menuju pada cita-cita ideal penerapan
manajemen pada sektor pengelolaan zakat agar dapat berdaya guna, pada akhirnya
memang bukan hal yang mudah mewujudkannya, dibutuhkan kesungguhan, totalitas,
kemauan keras dan sikap profesionalisme dalam melaksanakannya, sehingga mampu
memberikan dampak positif terhadap berbagai pihak yang memiliki kepentingan
dengan pelaksanaan ibadah zakat. Tidak saja hanya pada masyarakat sebagai
sasaran utamanya dalam bentuk layanan informasi, akan tetapi terasakan juga
manfaatnya oleh para amil zakat sebagai pelaku manajemen dalam bentuk kemudahan
melaksanakan tugas utamanya mengelola zakat.
Beberapa hal
yang penting untuk diperhatikan dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan zakat
sehingga dapat memberikan dampak terhadap keadilan sosial ekonomi dan
kesejahteraan para penerimanya, adalah:
1.
Perluasan konsep “harta kena zakat”. Penting untuk dicermati
kembali karena munculnya sumber-sumber ekonomi yang memiliki nilai strategis
bagi kesejahteraan umat manusia yang melebihi nilai strategisnya harta kena
zakat yang ditetapkan pada masa Rosulullah.
2.
Perlunya penetapan “Nisab Minimum Regional” (NMR) berdasarkan pada
situasi dan kondisi sosial ekonomi lokal, karena adanya ketidaksamaan nilai
harta secara ekonomi pada wilayah satu dengan wilayah yang lainnya.
3.
Usaha memaknai kembali delapan asnaf sebagai penerima zakat secara
kontekstual, karena tidak didapati lagi beberapa asnaf sesuai dengan makna
semula
4.
Usaha penguatan terhadap posisi amil sebagai ujung tombak dalam
pengelolaan zakat. Melalui peningkatan profesionalisme, totalitas dalam
pengelolaan serta penghargaan amil sebagai profesi secara professional.
2.
MANAJEMEN PEMASARAN DAN KEUANGAN
A.
Pengertian Manajemen Pemasaran
Kotler dan
Keller mendefinisikan manajemen pemasaran sebagai seni dan ilmu memilih
pasar sasaran dan mendapatkan, menjaga, dan menumbuhkan pelanggan dengan
menciptakan , menyerahkan dan mengomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Kotler
dan Keller juga menyebutkan bahwa bagian terpenting dari pemasaran bukanlah
penjualan. Di mana, penjualan hanyalah bagian kecil dari pemasaran. Untuk
memperkuat argumen ini, mereka mengutip pernyataan Peter Ducker sebagai
berikut:
“Orang dapat
mengasumsikan akan selalu ada kebutuhan penjualan. Tapi, Tujuan pemasaran bukan
untuk memperluas penjualan hingga ke mana-mana. Tujuan pemasaran adalah
mengetahui dan memahami pelanggan sedemikian rupa, sehingga produk ata jasa itu
cocok dengan pelanggan dan selanjutnya menjual dirinya sendiri. Idealnya,
pemasaran hendaknya menghasilkan seorang pelanggan yang siap untuk membeli.
Semua yang dibutuhkan selanjutnya adalah menyediaka produk atau jasa itu”.
B.
Pengertian Fundraising
Fundraising
adalah proses mempengaruhi masyarakat baik perorangan atau lembaga agar
menyalurkan dana untuk keperluan sosial atau keagamaan.
a.
Tujuan Fundraising
Tujuan Fundraising bagi organisasi
pengelola zakat adalah sebagai berikut:
1.
Menghimpun Dana
2.
Meningkatkan Citra Lembaga
3.
Memperbanyak Donatur
4.
Meningkatkan Kepuasan Donatur
5.
Memperbanyak Relasi Dan Pendukung
b.
Manfaat Fundraising
Adapun
manfaat fundraising bagi organisasi pengelola zakat adalah sebagai
berikut:
1.
Bertahan Hidup
a)
Setiap lembaga membutuhkan dana untuk membiayai operasional
kegiatannya.
b)
Besarnya adalah pada jumlah minimal untuk berlangsungnya operasi
lembaga
c)
Tanpa dana, lembaga tidak akan beroperasi atau mati
2.
Pengembangan
a)
Lembaga membutuhkan dana untuk melakukan pengembangan dan
memperbesar skala organisasi dan programnya
b)
Dana yang dibutuhkan dari waktu ke waktu dituntut semakin besar
3.
Menghapus ketergantungan
a)
Dana bagi sebuah lembaga penting untuk memperkuat posisi tawar
b)
Semakin besar sebuah lembaga menghimpun dana, maka akan semakin
kuat independensi sebuah lembaga terhadap pihak lain
4.
Membangun basis Dukungan
a)
Penggalangan dana selain secara langsung bertujuan meraih dana,
juga akan semakin memperbanyak pendukung
b)
Untuk memperbesar dana, berarti juga memperbesar sumber dan orang
yang memberi atau menyalurkan dana
5.
Kelangsungan Lembaga
a)
Lembaga memerlukan dana besar dalam rangka mempersiapkan dirinya
agar tetap eksis dalam jangka panjang
b)
Instrumen untuk menjamin kelangsungan dan keberlanjutan sebuah
lembaga harus didanai dengan jumlah yang besar
c.
Strategi Fundraising
1.
Komitmen
a)
Visi Fundraising
b)
SWOT
c)
Target
d)
Menemukan Pesaing
e)
Kebijakan Pendukung
2.
Positioning
a)
Modern atau Tradisional
b)
Massal atau Elit
c)
Inovatif & Kreatif atau Konvensional & Konservatif
d)
Terbatas atau Luas
e)
Besar atau Kecil
f)
Amanah atau Tidak Amanah
g)
Bergantung atau Independen
h)
Transparan atau Tertutup
i)
Unik atau Biasa saja
j)
Pelayanan Prima, Biasa atau Mengecewakan
3.
Segmentasi
a)
GEOGRAFIS : Internasional, Nasional, Regional, Lokal, Perusahaan
dlsb.
b)
DEMOGRAFIS : Jenis kelamin, Usia, Status Keluarga dlsb.
c)
PSIKOGRAFIS : Status Ekonomi, Pekerjaan, Gaya Hidup, Hobby, dlsb.
4.
Targeting
a)
Siapa sebenarnya Calon donatur kita ?
Penentuan
calon donatur dapat dikategorikan sebagaimana berikut:
i.
Usia 25 – 60
ii.
Kesadaran Agama Baik
iii.
Penghasilan Menengah Ke Atas
iv.
Berpendidikan
v.
Tidak Terikat Organisasi Islam Tertentu dlsb.
b)
Bagaimanakah Profil donatur kita ?
Untuk
menentukan bagaimana profil donatur kita, maka hendaknya kita membuat sebuah
database donatur. Database ini berguna untuk hal-hal berikut ini:
i.
Databese donatur berguna untuk mengetahui isi
data tentang individu atau lembaga yang menjadi donatur
ii.
Database ini ini juga berguna untuk
mengetahui isi data diri atau lembaga, catatan donasi, dan data lain yang
dibutuhkan.
iii.
Database donatur dapat diolah untuk
memetakan perilaku donasi sebagi bagian pendukung dari strategi fundraising
iv.
Mendapatkan populasi Prospek Pelanggan (perusahaan/usaha) menurut
sektor, aktivitas skala usaha dan wilayah dll.
v.
Menyajikan statistik dasar suatu kegiatan
vi.
Menyusun direktori terpadu Pelanggan dan potensial Pelanggan
vii.
Mendapatkan informasi dasar tentang berbagai permasalahan usaha
menurut sektor, aktivitas, skala usaha dan wilayah.
c)
Bagaimanakah kebiasaan hidup donatur kita?
d) Dimanakah mereka ada atau bisa kita temui?
d) Dimanakah mereka ada atau bisa kita temui?
5.
Brand
Brand berupa image yang menggambarkan karakter lembaga atau produk
lembaga dan menjadi pertimbangan kuat
bagi donatur untuk membuat keputusan menyumbang
6.
Produk
a)
Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada suatu
pasar untuk memuaskan kebutuhan konsumen
b)
3 Tingkatan Produk mendasari rekayasa produk (Produk Inti, Produk
Nyata dan Produk Tambahan)
c)
Perlu diperhatikan diversifikasi dan positioning produk
Unsur
produk dapat ditentukan melalui langkah-langkah berikut ini:
i.
Wahana Penyalur dana
ii.
Wahana Kepedulian Sosial
iii.
Memiliki Inovasi
iv.
Program memiliki keunggulan pemberian manfaat bagi dhuafa
v.
Bentuk dan Kemasan modern
vi.
Pertanggungjawaban jelas
vii.
Citra Lembaga yang bagus
7.
Model Fundraising
8.
Promosi
Contoh-contoh promosi:
b.
Promosi Koran
c. Promosi Standing Banner
9.
Layanan
Layanan yang baik adalah faktor
penting bagi keberhasilan fundraising dalam jangka panjang.
Langkah-langkah
dalam membangun tim fundraising adalah sebagai berikut:
a)
Pastikan mendapatkan orang terbaik untuk tim Fundraising
Penentuan
orang terbaik untuk tim fundraising dapat ditentukan dengan salah satu
langkah berikut ini. Seperti, menentukan lapis depan fundraising. Lapis
depan fundraising hendaknya, melakukan beberapa hal berikut:
i.
Personel di lapisan depan
menyampaikan seluruh citra lembaga
ii.
Kemampuan komunikasi, mental melayani, dan membantu akan sangat mendukung
keberhasilan
iii.
Penuhi juga lapis depan Tim
Fundraing dengan keterampilan mengelola keluhan
b)
Tim yang efektif belum tentu disebabkan banyaknya anggota personal
c)
Penentuan standar ETOS (Energik, Terampil, Optimis, dan Santun)
11.
Biaya
a)
Tak ada patokan besar biaya fundraising dibanding dengan target
yang dihimpun
b)
Tetapkan kebijakan anggaran Fundraising yang sesuai
c)
Pada suatu saat Donatur akan memilih lembaga yang paling efisien
untuk menyalurkan donasinya
12.
Mensiasati media
a)
Manfaatkan kolom murah atau Public Service Advertising sebagai media
komunikasi
b)
Kerjasama dengan media TV dan Radio dengan memanfaatkan tema dan
narasumber yang kita miliki
c)
Publisitas kadang jauh lebih baik dari pada Iklan
13.
Kreatif Vs Menjiplak
a)Carilah hikmah
dan inspirasi dari seluruh aktifitas sekecil apapun.
b)
Ubahlah setiap hikmah menjadi produk baru, jangan jadi Me Too.
c)Jadilah kreatif
dengan mengubah tiruan melalui proses pengabungan, pembalikan, penghilangan,
pembesar-besaran, pengubahan Urutan
14.
Teknik Fundraising
a)
Melihat Masalah-Masalah Umat
b)
Formulasi Program Pemberdayaan atau Pemanfaatan Dana
c)
Formulasi Metode & Strategi Fundraising
d)
Penyusunan Proposal Program
e)
Sosialisasi dan Promosi Program
f)
Proses Pelayanan & Penghimpunan Dana
g)
Publikasi Donatur dan Donasi
h)
Laporan Pemanfaatan Dana
i)
Evaluasi Program
15.
Alat-alat Fundraising
Alat-alat fundraising dapat berupa sebagai berikut:
a) Proposal
b) Direct Mail
c) Brosur
d) Pamflet
e) Spanduk
f) Balliho
g) News Letter
h) Iklan Media
Cetak, dll
16. Alat-alat pendukung Fundraising
Alat-alat pendukung Fundraising dapat berupa sebagai
berikut:
a) Hunting
Prospek:
a. Internet;
b. Yellow Pages;
c. Direktori;
d. Koran;
e. Majalah.
b) Memaksimalkan
segala fasilitas seperti:
a. Telp/fax;
b. E-mail;
c. Sms Broadcast.
c) Sebar Informasi
via brosur di:
a. Pusat
keramaian;
b. Door
to door;
c.
Muslim Perkantoran, dll.
3.
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
A. Pengertian Sumber Daya Manusia
Berikut diketengahkan
tiga pengertian sumber daya manusia, antara lain;
a.
Sumber Daya Manusia (SDM) adalah manusia yang bekerja di lingkungan
suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan)
b.
Sumber Daya Manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak
organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.
c.
Sumber Daya Manusia (SDM) adalah potensi yang merupakan asset dan
berfungsi sebagai modal (non material/non finansial) di dalam organisasi
bisnis, yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata (real) secara fisik dan
non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi. (Hadari: 1997: 40)
B. Pengertian
Manajemen Sumber Daya Manusia
Berdasarkan kedua pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan
bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia adalah proses mendayagunakan manusia
sebagai tenaga kerja secara manusiawi, agar potensi fisik dan psikis yang
dimilikinya berfungsi maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi (perusahaan)
Dalam pengertian lain dapat disimpulkan
bahwa Manajemen SDM adalah pengelolaan individu-individu yang bekerja dalam
organisasi berupa hubungan antara pekerjaan dengan pekerja (employer dan
employee), terutama untuk menciptakan pemanfaatan individu-individu secara
produktif sebagai usaha mencapai tujuan organisasi dan dalam rangka perwujudan
kepuasan kebutuhan individu-individu tersebut. (Hadari: 1997: 42)
C.
Manajemen Sumber Daya Manusia Strategis
Telah dikemukakan bahwa teknik-teknik atau aktivitas-aktivitas yang
berkaitan dengan sumber daya manusia (recruitment dan seleksi, manajemen prestasi,
manajemen reward, pelatihan dan pengembangan), dapat dihubungkan dengan
strategi perusahaan pada tiga tingkat organisasi yang berbeda, antara lain;
1.
Strategis, pada level ini perhatian difokuskan pada pertemuan
antara organisasi dan lingkungan eksternal. Perhatian utamanya adalah
organisasi sebagai entitas total. Ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah
jangka panjang, meskipun prestasi jangka pendek tidak dikesampingkan. Direktur
personalia atau sumber daya manusia diharapkan untuk melaksanakan peran sebagai
anggota tim manajemen puncak dan aktifitas-aktifitas berikut ini yang sekiranya
dapat dilakukan pada level ini:
a.
Perencanaan suksesi – ditujukan untuk menyediakan generasi manajer
masa datang.
b.
Perencanaan sumber daya manusia
- meletakkan pondasi untuk meramalkan kuantitas dan tipe staff yang
dibutuhkan pada masa datang.
c.
Manajemen prestasi – menentukan tipe sistem evaluasi prestasi yang
mungkin paling cocok bagi organisasi dan mampu untuk memproduksi hasil terbaik.
d.
Manajemen reward – menentukan sistem pemberian reward yang mungkin
efektif dimasa mendatang, dan mengidentifikasi tipe pemberian reward yang
seharusnya dihubungkan dengan pencapaian sasaran bisnis jangka panjang.
e.
Pelatihan dan pengembangan – menguraikan rencana pengembangan umum
untuk memelihara kekuatan kerja di masa yang akan datang.
2.
Manajerial
Dalam tahap ini, satu tahap diturunkan dari puncak, tekanannya
adalah penyaringan kebijakan, praktek dan sistem sumber daya manusia.
Perencanaan dan kebijakan jangka panjang sumber daya manusia diterjemahkan ke
dalam sistem khusus, misalnya desain proses recruitment dan seleksi, atau paket
pemberian reward. Aktivitas pada tahap ini ditetapkan berdasarkan batas-batas
yang ditentukan dari level strategis.
3.
Operasional
Tahap
operasional merupakan level supervisor dan pelaksana untuk terlibat langsung
dalam proses produksi barang atau jasa. Di sini sistem SDM diaplikasikan.
Dalam manajemen sumber daya manusia, diharapkan seorang employee
tidak ahli dalam bidang bisnis saja, tetapi employee tersebut mampu disebut
sebagai “Employee Champion” dalam konteks karyawan yang dapat memberi
kontribusi terhadap organisasi atau perusahaan. Sehingga employee dapat menjadi
“Agen of Changes” (agen perubahan) dimana seorang employee mampu untuk
menularkan virus IQ, EQ, SQ, AQ baik
terhadap employee yang lainnya maupun terhadap perusahaan dimana mereka
bekerja.
Maka
untuk menjadi Agent of Changes hendaknya memenuhi kriteria sebagai berikut:
1.
Mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan perubahan yang
strategis, baik IQ,EQ, maupun AQ.
2.
Mempunyai kemampuan untuk mengembangkan organisasional learning dan
teamwork, yang didasari oleh ketiga
aspek, antara lain; keikhlasan, suka rela, dan kepedulian.
3.
Mempunyai kemampuan untuk menciptakan suatu kepekaan (sense of
urgency)
4.
Mempunyai kemampuan untuk berfikir konseptual
5.
Mempunyai kemampuan untuk mempunyai sense of purpose (sistem fokus
dan nilai)
Islam pun telah mengajarkan pada kita umat Muslim agar tidak
menggunakan sesuatu apa pun juga untuk kebutuhan konsumsi sekalipun secara
berlebih-lebihan. Karena sesuatu yang berlebihan akan mengakibatkan
kemubadziran. Dan kemubadziran adalah merupakan teman syeitan. “Inna-l-mubadziriina
kaanuu ikhwaanu syayaathiin”. Begitu juga dengan penggunaan sumber daya
oleh lembaga, dimana lembaga tidak boleh mempergunakan sumberdaya secara
berlebih-lebihan. Baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia sekalipun.
Untuk itu lembaga Ziswaf harus pandai-pandai membaca situasi dalam kemanajerialannya.
Sehingga perusahaan dapat mengambil langkah sebijaksana mungkin bila diketahui
adanya kekurangan ataupun kelebihan sumber daya manusia khususnya. Apabila lembaga
Ziswaf mengalami kekurangan sumber daya manusia dapat diambil langkah sebagai berikut:
·
Recruitment
·
Selection
·
Orientation
·
Training and Development
·
Performance
·
Compensation
·
Promotion
·
Transfer
·
Demotion
·
Maintenance
·
Separation
Sedangkan apabila
perusahaan (lembaga ziswaf) mengalami kelebihan sumber daya manusia, maka dapat
melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
·
Pensiun dini
·
Reduce hours (menekan jam kerja dengan adanya waktu kerja bergilir)
·
Lay off (Dirumahkan
sementara )
·
Out placement (ditempatkan di tempat kerja lain)
